UN? Kami Tidak Takut!

Jumat, 12 Maret 2010 | 03:02 WIB

Ujian Nasional atau UN sudah di depan mata. Jam belajar kita bertambah panjang, dari pagi sampai malam. Kalau semula pukul 14.00 kita sudah di rumah, ngaso, nonton, dan nongkrong bareng teman, sekarang pukul 18.00 baru tiba di rumah. Semua usaha tersebut demi satu tujuan: lulus UN.

Sejak kapan UN eksis di negeri kita? Berdasar informasi yang dihimpun, UN sudah ada sejak 1950. Kala itu namanya Ujian Penghabisan.

Pada masa itu semua soal ujian berbentuk esai dan dibuat Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.

Tahun 1972 pemerintah memberi kebebasan setiap sekolah atau sekelompok sekolah menyelenggarakan ujian sendiri. Lebih demokratis kan? Pembuatan soal dan proses penilaian dilakukan setiap sekolah atau kelompok.

Tahun 1980 diluncurkan Ebtanas (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional). Model ini menggunakan dua bentuk. Pertama, Ebtanas yang diadakan pemerintah pusat untuk mata pelajaran pokok. Kedua, EBTA yang diadakan pemerintah daerah.

Dalam Ebtanas, siswa dinyatakan lulus jika nilai rata-rata seluruh mata pelajaran yang diujikan itu 6, meski terdapat satu atau beberapa mata pelajaran bernilai di bawah 3.

Tahun 2002 muncul istilah UAN (Ujian Akhir Nasional). Siswa dinyatakan lulus bila memiliki nilai minimal 3,01 pada setiap mata pelajaran dan nilai rata-ratanya minimal 6.

Soal UAN dibuat Depdiknas. Memasuki 2004, kelulusan siswa dinyatakan berdasarkan nilai minimal setiap mata pelajaran, yaitu 4,01. Syarat nilai rata-rata minimal tidak diberlakukan lagi.

Tahun 2005, UAN berubah nama jadi UN. Standar kelulusan dinaikkan menjadi 4,25.

Menyikapi UN

UN yang diadakan pemerintah pusat seharusnya dianggap sebagai batu loncatan ke jenjang yang lebih tinggi, bukannya menjadi hambatan untuk kita. Standar nilai yang ditentukan pemerintah sekarang 5,50, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, dapat dikatakan masih rendah.

Semua negara maju di dunia mengadakan ujian seperti UN, hanya berbeda sistemnya. Contohnya, di Malaysia ujian sejenis UN di Indonesia ini tak menentukan kelulusan siswa, tetapi hanya menjadi alat untuk melihat pencapaian siswa.

Di sini harus diakui Malaysia lebih fair terhadap beragam kemampuan siswa di tiap daerah. Enggak fair kalau daerah yang fasilitas infrastruktur belajarnya minim disamakan dengan daerah yang infrastruktur belajarnya surplus.

Persiapan UN

Untuk mengetahui persiapan teman-teman menghadapi UN, kami membuat angket yang disebar ke semua kelas XI dan XII. Data angket tercatat, 53 persen responden dari 187 siswa SMA Budi Mulia, Bogor, ternyata belajar sendiri.

Jika ditanyai bidang studi yang paling mudah dikuasai, baik siswa IPA maupun IPS menjawab Bahasa Indonesia. Sebanyak 41,33 persen menjawab Bahasa Indonesia mudah dikuasai.

Namun, bidang studi ini tak bisa dipandang sebelah mata. Kadang bacaan yang digunakan untuk membuat soal minta ampun panjangnya sehingga dapat meninabobokan kita, membuat grogi, dan berujung pada ketidaktelitian.

Untuk kelompok IPA, bidang studi yang paling mudah dikuasai adalah Kimia. Sedangkan untuk kelompok IPS, bidang studi yang dianggap mudah dikuasai adalah Ekonomi.

Lalu, apa mata pelajaran yang paling sulit? Kelompok IPA dan IPS menjawab Matematika. Berdasar angket, 40,54 persen siswa menyatakan Matematika merupakan bidang studi sulit.

Ada sebagian kecil siswa menganggap Matematika sebagai pelajaran menyenangkan. Mengapa? Itu karena Matematika adalah ilmu pasti. Jika jawabannya bukan 1, maka pasti 2, tak mungkin yang lain. Ditambah lagi, UN yang semua pilihan ganda, makin mudahlah Matematika ditaklukkan.

Ada remedial!

Tahun ini UN dilengkapi fasilitas remedial atau ujian ulang. Remedial adalah kesempatan kedua yang diberikan kepada siswa yang tidak lulus mata pelajaran tertentu.

Rencananya ujian ulang dilakukan 10-14 Mei 2010. Siswa yang mengikuti ujian ulang adalah mereka yang salah satu nilai bidang studinya di bawah standar, atau rata-rata nilainya kurang dari 5,50.

Cara ini efektif mengatasi angka ketidaklulusan siswa yang dikhawatirkan bertambah jumlahnya. Ini juga memberi siswa kesempatan menyelesaikan masa pendidikannya tepat waktu, selain diharapkan dapat mengurangi angka kecurangan dalam UN.

Dengan remedial, hendaknya tak membuat kita menjadi malas belajar. Tetaplah serius karena lebih baik sekali ujian lulus daripada menjadi beban nantinya.

Menolak UN

Sebagian besar responden, yakni 70,01 persen, menjawab tidak setuju bila UN dijadikan satu-satunya penentu kelulusan siswa. Memang demikianlah seharusnya, UN tetap diadakan, namun bukan menjadi penentu kelulusan.

Meski Depdiknas selalu berkilah bahwa UN hanya satu di antara empat syarat kelulusan, sebenarnya tiga persyaratan lain boleh dikatakan tak berarti dibandingkan dengan syarat nilai UN.

UN boleh saja dipertahankan sebagai ujian akhir untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Hal yang perlu diubah adalah sistemnya. Jangan sampai nilai UN yang hanya dihimpun dalam dua hari itu menjadi penentu kelulusan siswa.

Perlu dipikirkan juga tanggung jawab penentuan lulus tidaknya siswa diberikan kepada setiap daerah atau sekolah. Penilaiannya bukan dari nilai kognitif yang tersurat pada UN saja, melainkan juga aspek lainnya.

Guru-guru kami yang membimbing tiap hari lebih layak menilai apakah kami sudah pantas lulus SMA. Jadi, bukan oleh kebijakan menteri yang tak pernah tahu kemampuan kami.

Sikap akhir kami

Kita hidup di bumi yang sempit. Di dalamnya tak akan kita temukan kesempurnaan. Di balik rasa kurang puas akan UN, kita sebagai kaum muda perlu mengetahui beberapa hal yang baik dari UN.

Kita harus memperjuangkan mutu pendidikan Indonesia sehingga mutu pendidikan tak kalah dari negeri tetangga. Malu-maluin kalau kita tetap kalah dengan Malaysia misalnya.

Walau dengan kemampuan sekolah yang terbatas, kita harus berusaha! Sebab, masalah utamanya kadang bukan pada fasilitas, tapi bagaimana dengan fasilitas yang ada kita dapat mencapai hasil maksimal.

Jadikan UN sebagai wadah untuk menunjukkan pendidikan di Indonesia tak boleh dianggap enteng.

Negara kita adalah negara maritim, terpisah oleh laut, negara kepulauan. Tiap pulau tentu punya tingkat sumber daya manusia (SDM) yang berbeda. Diharapkan UN menjadi salah satu sarana mengetahui tingkat SDM tiap daerah.

Kami tidak takut UN! Tapi, please… Pak Menteri, ubah sistemnya jadi lebih fair dan lebih nyaman agar sistem belajar-mengajar makin kondusif. (Tim SMA Budi Mulia Bogor: Venansius Thomas Kapitan Openg, Alusius Ari Setyanto, Ignatius Mario Andrianto Keytimu, Hendrik Sanjaya, Mutiara, Kezia Miracle Sormin)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s