Pelajar Hamil atau Ditahan Boleh UN

Kamis, 11 Maret 2010 | 11:56 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS – Pelajar berstatus tahanan atau hamil yang sudah mengikuti proses pembelajaran hingga tahun terakhir diperbolehkan mengikuti ujian nasional. Untuk itu, pihak sekolah diminta segera berkoordinasi dengan pihak lain untuk memastikan mengakomodasi hak-hak pelajar tersebut.

“Selama pelajar masih terdaftar di sekolah, sebenarnya tidak ada larangan untuk mengikuti UN,” kata Koordinator Panitia Pelaksana Ujian Nasional (UN) DI Yogyakarta Baskara Aji, Rabu (10/3). UN merupakan hak pelajar yang telah ikut proses belajar hingga tahun terakhir.

Pada beberapa kasus, aturan sekolah masih menghalangi pemenuhan hak tersebut, terutama bagi siswi hamil. Sebagian sekolah cenderung mengeluarkannya sehingga tidak memungkinkan mengikuti UN.

Oleh beberapa pihak, kebijakan mengeluarkan siswi hamil dinilai timpang. Pertimbangannya, sanksi serupa tidak berlaku terhadap pelajar pria yang terbukti menghamili.

Bagi pelajar berstatus tahanan, kesempatan mengikuti UN lebih besar daripada siswi hamil. Selain dalam penjara, pelajar berstatus tahanan dapat mengikuti UN di sekolah masing-masing sesuai prosedur normal.

Pelaksanaan UN bagi pelajar yang ditahan itu sesuai kese- pakatan dinas pendidikan kota/kabupaten dengan pihak berwajib.

Selain alasan keamanan, pelaksanaan UN di sekolah bagi pelajar yang ditahan patut mempertimbangkan dampaknya terhadap pelajar lain.

“Kalau dilaksanakan di sekolah, berarti dinas harus bisa menyediakan dua pengawas untuk setiap lokasi,” kata Baskara.

Menurut Baskara, sekolah tetap mempunyai kewenangan untuk tidak meluluskan pelajar dari sekolah. Meskipun nilai UN memenuhi standar kelulusan, pelajar bisa dinyatakan tidak lulus bila nilai akhlak mulia di bawah standar. Kota Yogyakarta

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta Suyono memastikan tidak ada pelaksanaan UN dalam tahanan di Kota Yogyakarta tahun ini. Dua pelajar yang berstatus tahanan dapat mengikuti UN di sekolah masing-masing dengan prosedur normal. Namun, ia tidak bersedia merinci lebih jauh terkait hal ini.

Sementara itu, Kepala SMK Piri 1 Yogyakarta Jumanto mengatakan, pihaknya tetap memberi kesempatan pelajar yang tersangkut kasus kriminal maupun hamil untuk mengikuti UN.

“Prinsip pendidikan berbeda dengan prinsip hukum. Sekolah adalah pembinaan dan memberi kesempatan memperbaiki diri,” ujar Jumanto.

Untuk nilai akhlak mulia, ujar Jumanto, SMK Piri 1 Yogyakarta tidak semata-mata menjatuhkan vonis dengan memberi nilai di bawah standar kelulusan. Nilai akhlak mulia tetap akan dipertimbangkan sesuai dengan perilaku pelajar selama tiga tahun di sekolah. (IRE)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s