Facebook, PNS, dan Reformasi Birokrasi

Kamis, 25 Februari 2010 | 13:36 WIB

Oleh WAHID ABDULRAHMAN

Eksistensi jejaring sosial bernama Facebook telah menghadirkan  manfaat, setidaknya silaturahmi menjadi lebih simpel dalam waktu,  biaya, dan jarak yang terkadang menjadi kendala. Namun, ketika media  itu dipergunakan secara kurang bijak oleh para pegawai negeri sipil,  kepentingan publik menjadi taruhan.

Fakta itulah yang muncul ketika Pemerintah Kabupaten Bantul memblokir situs Facebook di lingkungan kerjanya mulai 1 Februari.  Pertimbangannya, koneksi internet terhambat akibat banyak pegawai  mengakses Facebook pada jam kerja. Selain itu, layanan publik kerap terabaikan lantaran banyak pegawai sibuk dengan dunia maya (Kompas,  20/1).

Apa yang terjadi di Bantul hanyalah puncak dari gunung es. Masih  banyak hal serupa di daerah lain dengan kesamaan modus; pegawai  negeri sipil (PNS) sibuk ber-Facebook pada jam kerja.

Realitas ini tidak lepas dari paradigma PNS yang masih kental akan  nuansa pangreh praja sebagai warisan pemerintah Hindia-Belanda atau corak budaya tradisional ala abdi dalem, di mana orientasi pelayanan  lebih pada atasan (penguasa) daripada rakyat. “Gaji” yang diperoleh  bergantung pada kesetiaan terhadap atasan atau ABS (asal bapak  senang), paradigma yang kemudian turun-temurun menjadi tradisi dan  pola kerja. Tidak mengherankan jika tugas memberikan pelayanan  sering kali dikesampingkan.

Pegawai kurang responsif, ragam keluhan atas kualitas layanan pun  sering kali bak angin lalu yang berakhir tanpa perbaikan. Meskipun  dalam pandangan Donald K Emerson (1976), birokrasi kita dalam bentuk  dan ciri modern, tetapi secara kultural perilakunya masih  tradisional.

Ketiadaan hukuman terkait komitmen pegawai memberikan layanan turut mendorong dan melanggengkan budaya itu. Hal tersebut tentu tidak  bisa dilepaskan dari perundangan yang berlaku dengan merujuk pada  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian maupun Peraturan Pemerintah No 30/1980 tentang Peraturan Disiplin  PNS.

Terhadap penghargaan yang diberikan, tidak ada “imbalan” yang  diperoleh ketika pegawai memiliki komitmen tinggi dalam memberikan  pelayanan kepada masyarakat. Penghasilan yang diterima sama sekali tidak terkait dengan kualitas pelayanan. Meminjam bahasa Bagehot  (1867), birokrat/pegawai kemudian lebih peduli pada rutinitas
daripada hasil kerja.

Tidak bisa dikesampingkan juga gemuknya birokrasi, sementara miskin  fungsi. Jumlah pegawai terlalu banyak tanpa maksimalisasi fungsi. Akibatnya, banyak waktu luang pegawai yang digunakan untuk beragam aktivitas yang tidak semestinya dilakukan.

Perbaiki kondisi

Penyediaan layanan berkualitas kepada masyarakat sebagai salah satu substansi otonomi daerah mengharuskan reformasi birokrasi guna memperbaiki kondisi di atas. Pemblokiran situs Facebook pada saat jam kerja boleh jadi tepat sebagai bentuk tindakan represif. Demikian halnya adanya inspeksi mendadak pejabat guna memantau disiplin pegawai.

Namun, langkah itu tampaknya tidak akan banyak mengubah perilaku pegawai. Karenanya, reformasi birokrasi menjadi satu hal penting yang diawali dari penciptaan penghargaan dan penghukuman yang jelas  dengan melihat kewenangan pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, menerapkan pakta  integritas dalam hal pelayanan publik, transparansi pengadaan barang dan jasa, sampai pada pemberantasan korupsi sejak 2003. Pakta integritas tidak sekadar praktik seremonial belaka karena disertai  insentif dan disinsentif bagi pegawai. Pejabat dan pegawai yang  tidak hadir satu hari dipotong tunjangan daerah sebesar 4 persen,  atau keterlambatan datang pada hari kerja sebesar 0,5 persen per jam  keterlambatan.

Perubahan budaya dari orientasi kepada atasan menjadi orientasi kepada masyarakat atau pelanggan (customers oriented) merupakan bagian dari reformasi budaya yang harus dimulai. Pegawai yang  berdedikasi adalah pegawai yang mampu memberikan kepuasan pelayanan  kepada masyarakat, tanpa diskriminasi, dengan kewajaran biaya sesuai  dengan aturan yang diberlakukan.

Pada akhirnya, struktur birokrasi dan jumlah pegawai perlu dikaji  ulang. Jumlah pegawai yang terlalu banyak sementara fungsi yang minim perlu diubah menjadi less structure more function. Pada tataran inilah, kebijakan pengangkatan pegawai daerah  yang reformis ditunggu; tentu dari kepala daerah dan elite politik  sebagai penentu kebijakan.

WAHID ABDULRAHMAN Asisten Pengajar FISIP  Universitas Diponegoro (Undip), Mahasiswa Magister Ilmu Politik Undip Semarang

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s