IPDN Terus Berbenah Diri

Jumat, 5 Februari 2010 | 15:11 WIB

Sumedang, Kompas – Institut Pemerintahan Dalam Negeri terus berbenah diri. Perbaikan kurikulum pengajaran disempurnakan untuk menghilangkan praktik kekerasan yang selama ini dianggap lekat dengan IPDN. Rektor IPDN I Nyoman Sumaryadi, Kamis (4/2), di Jatinangor, menuturkan, kurikulum pengajaran di IPDN telah dirombak total. Hubungan antara aspek akademik dan pengasuhan yang dulu saling mengintervensi kini saling mengisi.

“Kini sudah ada kurikulum pengajarannya sendiri, begitu juga pengasuhan dan pelatihannya. Pola hubungannya konsentrat, saling mengisi satu sama lain. Dahulu hanya bersinggungan sehingga sering terjadi bentrokan,” paparnya.

Dengan kurikulum baru ini, aspek pengajaran, pengasuhan, dan pelatihan sama penting. Sebelum kurikulum IPDN dirombak total, aspek pengasuhan menguasai lebih separuh waktu praja di kampus. “Sekarang pengasuhnya pun dari unsur profesional. Ada standar kompetensinya,” ujarnya. Standar kompetensi juga diterapkan pada staf dosen dan pelatih. Dahulu mereka yang bekerja sebagai pengasuh umumnya adalah alumni IPDN yang tidak dibekali kompetensi khusus.

Reformasi internal IPDN terjadi setelah tewasnya praja IPDN, Cliff Muntu, pada 2007. Peristiwa ini menyentak publik, termasuk Presiden. Kemudian diputuskan beberapa kebijakan mendasar, di antaranya mengubah kurikulum IPDN dan menghentikan penerimaan praja baru selama setahun.

Menurut Nyoman, IPDN masih dibutuhkan, terutama pada era otonomi daerah. Lulusan IPDN pun dibekali kompetensi pada setiap tingkatan. “Di tingkat I praja dituntut mahir dalam urusan pemerintahan desa, tingkat II di kecamatan, tingkat III paham tentang aspek pemerintahan dan manajemen. Praja tingkat akhir dididik mahir dalam urusan pemerintahan provinsi dan nasional serta menjadi pemecah masalah otonomi daerah,” paparnya.

Menjadi BHP

Tantangan baru IPDN kini adalah menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP). Seperti perguruan tinggi lain, IPDN dan perguruan tinggi kedinasan (PTK) diwajibkan berubah menjadi BHP. Penerapan sistem BHP dikhawatirkan menghilangkan karakteristik PTK.

“Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendidikan Kedinasan harus melihat kebutuhan empiris, tidak bisa disamaratakan dengan BHP,” tutur Nyoman.

Keluhan serupa muncul dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung. Menurut Pembantu Ketua I STKS Edi Suharto, PTK seperti STKS berkontribusi menyediakan tenaga ahli spesifik bagi setiap kementerian.

“Dengan RPP ini kami seolah dikooptasi Kementerian Pendidikan Nasional. Padahal, kami memiliki kurikulum dan kebutuhan yang berbeda,” ujarnya. Dalam RPP itu PTK wajib menjadi BHP. Jika tidak, PTK harus melebur dengan PT BHP yang diberi kewenangan. (jon)

Iklan

One thought on “IPDN Terus Berbenah Diri

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s