Multiaspek, Dampak Negatif Ujian Nasional

Jumat, 29 Januari 2010 | 17:33 WIB

Bandung, Kompas – Kebijakan ujian nasional dinilai memiliki serangkaian dampak negatif, mulai aspek ekonomi, psikologis, hingga moral. Untuk itu, sangat mengherankan, UN tetap dipertahankan pemerintah.

Penilaian ini disampaikan pengamat pendidikan, guru, orangtua siswa, dan lembaga swadaya masyarakat dalam jumpa pers “Tolak UN sebagai Penentu Kelulusan”, Kamis (28/1) di Gedung Indonesia Menggugat. Hadir perwakilan Education Forum, Federasi Guru Independen Indonesia, Koalisi Pendidikan Kota Bandung, Tim Advokasi Korban UN, dan Gerakan Siswa Bersatu.

Menurut Ketua FGII Jabar Ahmad Taufan, UN lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Berbagai persoalan muncul akibat dipaksakannya penyelenggaraan UN, dari pengabaian keputusan Mahkamah Agung, pemborosan biaya hingga lebih dari Rp 500 miliar, hingga kecenderungan degradasi moral akibat praktik kecurangan UN.

“Daripada menghambur-hamburkan untuk UN, uang lebih baik digunakan untuk memperbaiki fasilitas. Bayangkan, berapa banyak ruang kelas baru yang bisa dibuat? Belum lagi, biaya yang dikeluarkan orangtua siswa,” ucap Ahmad.

Menurut Koordinator Education Forum Suparman, jika UN terus dibiarkan berjalan dengan konsep seperti ini, sama saja pemerintah membiarkan pelanggaran HAM, khususnya menyangkut hak anak. “Jika terus dipaksakan, ini membangun citra buruk pemerintah,” ungkapnya. Nenden Rosana, perwakilan Forum Orangtua Siswa Bandung Raya, mengaku heran pemerintah tetap menyelenggarakan UN. Padahal, jelas banyak keluhan muncul dari orangtua dan siswa terkait UN. “UN menimbulkan beban fisik, psikis, dan materi, selain juga melanggar hak asasi,” tuturnya.

“Dengan UN, kami merasa tidak nyaman. Secara tidak langsung, UN mencederai hak kami. Maka, sikap lembaga tinggi negara yang menginginkan UN, menurut kami, adalah sikap kekanak-kanakan dan memaksakan kehendak,” ungkap Luthfi Octufian, Ketua Gerakan Siswa Bersatu.

Jujur

Jika UN tetap dipaksakan ada, Sekretaris Jenderal FGII Iwan Hermawan mengimbau siswa, guru, dan kepala sekolah melaksanakannya secara jujur. “Kami meminta anggota FGII untuk tidak melaksanakan keinginan siapa pun yang meminta guru memberitahukan jawaban UN kepada siswa. Biarkan saja apa adanya. Saya yakin, dengan pola yang murni (jujur), hasilnya tidak sebagus yang sebelumnya,” ujarnya.

Terkait momentum 100 hari pemerintahan, Dan Satriana, Koordinator Lembaga Advokasi Pendidikan, menilai kinerja pemerintah di bidang pendidikan gagal. Dari delapan program yang dijanjikan, hanya dua yang diselesaikan pemerintah, yaitu kebijakan pemberian beasiswa dan upaya pemerataan akses teknologi informasi. (jon)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s