Konsep STTB Masih Pro-Kontra

Rabu, 27 Januari 2010 | 13:33 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS – Sekolah masih ragu menerima konsep surat tanda tamat belajar untuk pendaftaran sekolah seperti yang digagas Dewan Pendidikan DIY. Kelulusan ujian nasional masih dinilai sebagai standar mutu dan kualitas lulusan sekolah.

Sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA DIY Timbul Mulyono mengatakan, surat tanda tamat belajar (STTB) hanya menyatakan seorang pelajar sudah menyelesaikan pembelajaran, namun belum memperlihatkan ketuntasan pembelajaran maupun kualitas lulusan. Oleh karena itu, sekolah masih ragu menerima STTB sebagai syarat dalam penerimaan peserta didik baru.

“Ujian nasional masih merupakan standar mutu dan kualitas lulusan. Kalau tidak lulus UN, tentu mutu dan kualitasnya diragukan,” tuturnya di Yogyakarta, Selasa (26/1).

Menerima pelajar yang belum lulus UN juga dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU itu menyatakan, peserta didik harus sudah lulus dari jenjang sekolah. UU tersebut juga menyebutkan UN sebagai syarat kelulusan sekolah.

Timbul mengatakan, konsep STTB perlu diperkuat secara hukum sehingga sekolah berani melaksanakannya. “Pengertian STTB itu apa karena di aturan pendidikan STTB itu tidak dikenal. Harus ada peraturan perda yang menguatkan sehingga sekolah berani melaksanakan,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dewan Pendidikan DIY menggagas pemberian STTB bagi siswa yang tidak lulus UN namun tamat belajar. Gagasan ini dimaksudkan sebagai wujud penghargaan kepada siswa karena telah mengikuti proses belajar.

Pro kontra

Rencana itu mendapat tanggapan pro dan kontra dari anggota DPRD DIY. Sebagian menilai, STTB lokal bentuk kearifan lokal untuk menyelamatkan pelajar dari keterpurukan akibat tidak lulus UN. Sebagian lain menganggap konsep ini dapat menurunkan kualitas pendidikan di Yogyakarta.

Anggota DPRD DIY yang mendukung, Arif Noor Hartanto, mengatakan, konsep akan memberi kesempatan kepada setiap pelajar agar dapat melanjutkan pendidikan tanpa terganjal ketidaklulusan dalam UN. “Jangan sampai siswa mati masa depannya hanya karena gagal lulus UN,” ujarnya.

Namun, Pemerintah Provinsi DIY juga harus bisa menjamin STTB dapat digunakan mendaftar ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Karena itu, STTB harus diperkuat secara hukum. Bila tidak, STTB hanya jadi selembar kertas yang kurang memberi kemanfaatan.

Berbeda dengan Arif, anggota Komisi D, Putut Wiryawan, tidak setuju STTB bisa digunakan mendaftar ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Menurutnya, untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, tetap harus lulus UN. “Kalau bisa digunakan untuk mendaftar, ini justru akan membuat mutu pendidikan di DIY mundur,” katanya. (IRE/RWN)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s