Jangan Bedakan Status Guru

Senin, 25 Januari 2010 | 13:29 WIB

Semarang, Kompas – Pemerintah tidak seharusnya membedakan guru dari status guru negeri atau swasta karena mereka sama-sama berkewajiban mendidik anak bangsa. Pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka, agar mereka bisa lebih berkonsentrasi meningkatkan mutu pendidikan.

Namun kenyataannya, pemerintah masih membedakan guru negeri dan guru swasta. Kebijakan pemerintah sering menganaktirikan guru swasta karena pemerintah lebih sering menaikkan gaji pegawai negeri sipil, termasuk guru PNS, sementara guru swasta kurang diperhatikan.

“Padahal 60 persen guru di Indonesia merupakan guru swasta. Terutama untuk SMA, pemerintah hanya mampu menyediakan sekitar 30 persen, sisanya dipenuhi oleh swasta,” kata Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal, Dimyati, Minggu (24/1) di Tegal.

Dimyati mengatakan, salah satu cara yang bisa ditempuh pemerintah adalah memberikan kesempatan yang lebih luas kepada guru swasta untuk mendapatkan sertifikasi. Selama ini, sertifikasi lebih banyak diperoleh guru negeri. Padahal beban pekerjaan yang dipikul lebih berat guru swasta. “Guru swasta seharusnya mendapat prioritas sertifikasi,” ujarnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 mengenai Tenaga Pendidik juga harus direvisi. Pasalnya, peraturan tersebut menimbulkan pembedaan terhadap guru swasta dan negeri.

Menurut Guru Besar Tetap Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, Rasdi Ekosiswoyo, di Semarang, upaya pemerintah untuk meningkatkan profesionalitas guru dengan sertifikasi belum menjawab persoalan yang dihadapi guru. Ada beberapa guru yang sudah disertifikasi, tetapi tidak mendapat kesejahteraan seperti yang diharapkan.

Kondisi tersebut memunculkan kecemburuan antara guru yang sudah disertifikasi dan yang belum. “Hasilnya, guru semakin tidak produktif,” kata dia.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistyo mengatakan, perlu ada peraturan dari pemerintah yang jelas mengenai kesejahteraan guru. Saat ini, kondisi kesejahteraan guru bergantung pada kebijakan tiap pemerintah daerah dan kebijakan di tiap daerah pun berbeda.

PGRI pun saat ini sedang membahas persoalan kesejahteraan guru di Jateng ini dan hasilnya nanti akan disampaikan ke pemerintah pusat. “Secara nasional, ada lebih dari 1 juta guru swasta. Rata-rata dari mereka honornya memprihatinkan. Persoalan ini sudah mendesak,” kata Sulistyo.

Di Kabupaten Semarang misalnya, sekitar 1.200 guru wiyata mendapatkan honor kurang dari Rp 600.000 per bulan, jauh di bawah upah minimum kabupaten yang sebesar Rp 824.000 per bulan. “Bahkan guru wiyata bakti taman kanak-kanak ada yang mendapatkan honor di bawah Rp 100.000 per bulan,” kata Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang Zainal Abidin.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Kunto Nugroho mengatakan, persoalan guru yang terjadi di daerah merupakan kewenangan pemda setempat sesuai aturan otonomi daerah. (WIE/DEN/GAL)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s