Presiden Pastikan UN Tak Langgar Hukum

Jumat, 22 Januari 2010 | 03:00 WIB

Bogor, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan pelaksanaan ujian nasional tidak akan melanggar keputusan Mahkamah Agung. Ini karena UN dilaksanakan dengan penyempurnaan dan persiapan serta penggodokan yang sungguh-sungguh.

Demikian dikatakan Presiden Yudhoyono dalam keterangan pers bersama seusai melakukan komunikasi politik dengan tujuh pemimpin dan perwakilan lembaga negara dalam rapat konsultasi di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/1).

Keputusan yang dimaksud adalah Keputusan MA yang menolak kasasi perkara Nomor 2569 K/PDT/2008 yang diajukan pemerintah. Penolakan diputuskan MA pada tanggal 14 September 2009. Dalam keputusannya, MA meminta pemerintah memenuhi berbagai syarat sebelum melaksanakan UN.

Dalam pertemuan itu Presiden didampingi tiga menteri koordinator serta Ketua MA Arifin Tumpa dan enam pemimpin lembaga negara lainnya.

”Sekarang ini memang ada keputusan MA tentang UN. Akan tetapi, proses dan tujuan pendidikan juga harus dijalankan,” kata Presiden. Karena itu, lanjut Presiden, untuk menindaklanjuti keputusan MA, pemerintah telah melakukan persiapan yang lebih baik lagi.

Daerah rawan

Secara terpisah, di Malang, Jawa Timur, rapat paguyuban rektor perguruan tinggi negeri se-Jawa Timur memutuskan, dalam pelaksanaan UN akan memprioritaskan pengawasan pada sejumlah daerah yang selama ini rawan terjadi kecurangan.

”Forum rektor tetap berkomitmen membantu terlaksananya UN SMA dan MA agar hasilnya jujur dan kredibel. Berdasarkan hasil evaluasi UN tahun lalu, maka pada UN mendatang kami akan mengoptimalkan pengawasan di satuan-satuan pendidikan,” kata Koordinator Nasional Pengawas dan Tim Pemantau Independen UN Haris Supratno.

Daerah dengan dugaan rawan terjadi kecurangan UN, misalnya Ngawi dan Madiun di Jawa Timur. ”Di daerah-daerah tersebut pengawasan lebih diperketat, misalnya pengawas diperbolehkan menindak dengan mengeluarkan guru pengawas yang dinilai berbuat curang dan tidak boleh mengawasi lagi,” ujar Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu.

Memang pada UN mendatang, kata Haris, jumlah pengawas dari universitas hanya seorang di setiap satuan pendidikan. Hanya saja kali ini kewenangannya lebih luas, yaitu pengawas boleh masuk ruangan dan melakukan tindakan langsung jika ditemukan kecurangan di lapangan.

”Pengawas ruang ujian nantinya tetap guru, tetapi ia harus mendapatkan rekomendasi dari rektor koordinator pengawas di daerah. SK pengangkatannya juga dari rektor itu,” katanya.

Tingkat kerawanan yang perlu diwaspadai saat UN, menurut Koordinator Jawa Timur M Fasich, mulai dari pencetakan soal hingga distribusi soal ke satuan pendidikan pada hari pelaksanaan.

Haris menambahkan, kecurangan juga berpotensi terjadi saat distribusi soal mulai dari polres ke polsek, serta dari polsek ke satuan pendidikan. Di daerah-daerah yang lokasinya jauh, misalnya di luar Jawa, saat distribusi inilah biasanya menjadi awal terjadinya kecurangan.

(HAR/DIA)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s