Guru Honorer Cemburui PNS

Selasa, 15 Desember 2009 | 15:30 WIB

Bandung, Kompas – Guru honorer merasa cemburu dengan perlakuan pemerintah yang dinilai lebih menganakemaskan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Ini terlihat dari berbagai kebijakan peningkatan kesejahteraan guru oleh pemerintah.

“Bagi kami, segala sesuatunya terkesan jadi lebih sulit. Sebagai contoh, status kerja kami, terutama yang dipekerjakan sekolah, tidak jelas. Seolah tidak memiliki kekuatan hukum dalam bekerja. SK (surat keputusan) juga tidak ada,” ujar Ketua Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia Wilayah Jabar Atep Rusmana, Senin (14/12).

Dengan kondisi ini, guru honorer merasa terabaikan dalam berbagai kebijakan. Selain sulit mendapat tunjangan tambahan, misalnya insentif daerah, nasib mereka juga terkatung-katung dalam pengangkatan guru CPNS.

Padahal, mayoritas guru honorer di sekolah negeri berpenghasilan di bawah Rp 500.000 per bulan. Di Jabar jumlah mereka diperkirakan mencapai 83.000 orang.

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bandung Moch Said Sediohadi membenarkan, posisi guru honorer, khususnya di sekolah negeri, kian terjepit dalam upaya memperjuangkan hak-hak kesejahteraan.

Ia mencontohkan, guru honorer sulit mengikuti sertifikasi guru. “Persoalannya, di sekolah negeri tidak ada pangkalan (pusat administrasi) yang mencatat kinerja dan mempromosikan mereka mengikuti sertifikasi,” katanya.

Jikapun ada, peluangnya sangat kecil, bergantung pada kebaikan kepala sekolah setempat. “Kalaupun mendapatkan, dana tunjangan profesi yang diperoleh dipukul rata, Rp 1,5 juta per bulan. Sebab, mereka rata-rata belum ikut impassing (penyetaraan),” ujarnya.

Kebijakan penyetaraan yang digerakkan pemerintah pusat sebetulnya memiliki semangat mengurangi kesenjangan dalam hal kompetensi ataupun kesejahteraan antara guru PNS dan swasta. Ketentuan penyetaraan mensyaratkan guru honorer harus memenuhi beban minimal mengajar 24 jam per pekan dan angka kredit dalam batas minimal tertentu.

“Sayangnya, banyak daerah memang sudah memproses ini. Namun, yang sudah selesai dan keluar SK-nya baru di Kota Cimahi,” tutur Said menyayangkan lambatnya kinerja birokrat di daerah dalam memproses penyetaraan guru swasta dan honorer. Tunjangan daerah

Ii Kustiwa, guru honorer SMP Pasundan 7 Kota Bandung, kecewa berat dengan kebijakan pemerintah yang mengutamakan guru PNS. Contoh terbaru, pemberian tunjangan Rp 250.000 per bulan khusus untuk guru PNS yang tengah mengantre belum mengikuti sertifikasi guru.

“Jelas, ini bikin sakit hati. Padahal, guru PNS sudah demikian enak, bisa merangkap mengajar ke sekolah lain (swasta) dan mendapat penghasilan tambahan pula,” katanya.

Yang membuat guru honorer kian merasa dipinggirkan, tahun ini mereka dilarang menerima tunjangan daerah dari pemerintah setempat. Larangan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 dan Permendagri No 13/2006 juncto Permendagri No 59/2007.

Ade Suherman, pengurus Forum Komunikasi Guru Honorer Kota Bandung merasa heran dengan kebijakan ini. Ia mengatakan, UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen mengatur, guru non-PNS berhak mendapat hak dan kesempatan sama atas maslahat tambahan. “Kok bisa ya, PP mengalahkan UU?” ujarnya. (jon)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s