Sekolah Mampu Sebaiknya Menolak Dana BOS

Senin, 7 Desember 2009 | 02:55 WIB

Medan, Kompas – Sejumlah sekolah mampu di Kota Medan hendaknya menolak dana bantuan operasional sekolah tahun 2010. Di Medan masih banyak sekolah yang memerlukan dana ini untuk meringankan beban operasionalnya. Sejumlah sekolah negeri bahkan jarang menerima bantuan meski kondisi gedungnya mengalami kerusakan.

”Mereka yang pendapatannya melebihi dana BOS semestinya tahu diri. Masih banyak yang lebih membutuhkan. Namun, kami tak mempunyai hak melarang sekolah jika menginginkan dana itu karena memiliki siswa miskin,” tutur Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Hasan Basri, Minggu (6/12) di Medan.

Penerima dana BOS tahun 2010 telah diumumkan di media terbitan Medan. Tahun depan, dana ini diberikan senilai Rp 400.000 per siswa per tahun untuk siswa sekolah dasar dan 575.000 per siswa per tahun untuk siswa sekolah menengah pertama.

Sejumlah sekolah

Menurut Hasan, sejumlah sekolah mampu mulai sadar untuk menolak dana BOS. Sebelumnya, sejumlah sekolah swasta diduga menyalahgunakan dana itu. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Medan tahun 2009 untuk laporan keuangan Pemkot Medan 2007.

Potensi penyalahgunaan anggaran tersebut senilai Rp 1,4 miliar. Ketika itu pihak pengelola sekolah swasta berbiaya tinggi di Jalan Abdul Haris Nasution, Medan, menggunakan dana tersebut untuk perbaikan kolam renang.

Hal ini kontras dengan fakta yang terjadi di sejumlah sekolah yang memerlukan uluran dana. Salah satunya Sekolah Dasar Negeri 060902 di Jalan Mangkubumi, Medan. SD ini mengalami kerusakan bangunan di bagian atap, pintu, dan pagar sekolah. Sejumlah ruangan bahkan tidak dapat ditempati untuk belajar- mengajar. Ironisnya, sekolah ini belum tersentuh bantuan pemerintah.

BOS

Penggunaan dana BOS oleh sekolah mampu tidak selaras dengan Buku Panduan BOS 2007 yang bertujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu. Adapun sekolah kaya dan mampu secara ekonomi, yang memiliki penerimaan lebih besar daripada dana BOS, mempunyai hak untuk menolak BOS tersebut.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Medan Mutsyuhito Solin mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum mempunyai aturan mengenai pembatasan penerima dana BOS. Penolakan pemberian dana BOS oleh sekolah baru bisa dilakukan setelah ada putusan bersalah dari pengadilan.

Potensi penyalahgunaan di sejumlah sekolah tidak ada kaitannya dengan hak menerima dana BOS. Selama belum ada keputusan bersalah, mereka masih berhak menerimanya.

(NDY)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s