UN Sebaiknya Bukan Syarat Mutlak

Rabu, 2 Desember 2009 | 11:01 WIB

Yogyakarta, Kompas – Pemerintah pusat sebaiknya tetap menggelar ujian nasional. Namun, ujian tersebut hendaknya tidak menjadi syarat mutlak kelulusan siswa, tetapi sebatas parameter pengukur kompetensi siswa Kepala Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Se-Kabupaten Bantul Bambang Edy Sulistiyana, Selasa (1/12), menuturkan, bila tidak ada ujian nasional (UN), sekolah akan kesulitan mengukur tingkat kompetensi siswa.

“Kalau hanya ujian sekolah saja, kompetensi mereka sulit dibandingkan dengan siswa sekolah lain atau siswa dari daerah lain,” ungkap Bambang.

Ia berharap, pemerintah tetap konsisten menerapkan UN, tetapi jangan menetapkannya sebagai syarat mutlak kelulusan. Kelulusan seharusnya ditentukan dari berbagai parameter menyangkut kemampuan akademik dan nonakademik. “Kalau hanya ditentukan melalui UN, rasanya sangat tidak adil. Bisa saja saat ujian kondisi siswa lagi drop, padahal sebenarnya ia mampu,” papar Bambang.

Meskipun belum ada kejelasan dari pemerintah pusat apakah akan menggelar UN atau tidak, semua SMP di Bantul tetap menerapkan tahapan-tahapan persiapan UN sesuai rencana awal. Misalnya saja, dengan menambah jam pelajaran dan pelatihan melalui tryout sebanyak 12 kali untuk tiap sekolah. Bila pusat tidak menggelar UN, Bambang berharap, ada ujian tingkat daerah sebagai pengganti UN.

Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Sahari meminta pemerintah pusat segera membuat kepastian terkait UN. Ia mengimbau sekolah-sekolah agar tidak resah menyikapi ketidakpastian pusat tersebut. “Sekolah tidak perlu bingung. Yang penting, persiapan UN tetap mantap. Jadi, apa pun keputusannya, sekolah berada dalam kondisi siap,” ujarnya.

Sudah berhenti

Ketua Dewan Pendidikan DIY Wuryadi menyatakan, UN seharusnya sudah dihentikan karena dasar hukumnya sudah jelas, yaitu keputusan Mahkamah Agung yang menguatkan pelaksanaan UN cacat hukum.

“Kalaupun pemerintah mengajukan PK, seharusnya pelaksanaan UN juga dihentikan sampai proses PK selesai,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wuryadi setuju apabila UN tetap dilaksanakan apabila hanya sebagai alat evaluasi untuk mengetahui kelemahan pendidikan satu kawasan. Akan tetapi, hal itu harus diikuti dengan perbaikan-perbaikan pada kelemahan-kelemahan tersebut.

Kepala Bidang Perencanaan dan Standardisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) DIY Baskara Aji menuturkan, jika UN mendadak dibatalkan, Dikpora DIY telah menggagas ujian sekolah tingkat daerah. Berbeda dengan UN, ujian tingkat daerah ini tidak dimaksudkan sebagai penentu kelulusan, tetapi sebagai alat evaluasi guna memetakan kualitas sekolah di berbagai wilayah DIY.

Hasil pemetaan nantinya digunakan untuk membuat kebijakan pendidikan. “Kalau memang UN jadi batal, ujian tingkat daerah tahun ajaran ini akan dilangsungkan Mei atau mundur dari jadwal UN utama tahun ini dengan mata uji kemungkinan besar sama dengan UN,” ujarnya. (ENY/IRE)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s