UMR Plus untuk Guru Honorer

Selasa, 24 November 2009 | 09:59 WIB

Jakarta, Kompas – Pemerintah harus segera mengeluarkan peraturan pemerintah tentang upah yang wajar untuk guru honorer, wiyata bakti, dan guru tidak tetap guna menjamin kesejahteraan mereka. Upah tersebut harus lebih besar dari upah minimum regional untuk buruh.

”Kami menyebutnya UMR (upah minimum regional) plus. Besarnya minimal setara dengan gaji minimal guru pegawai negeri sipil,” kata Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo, Senin (23/11) di Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Desakan memberikan UMR plus kepada guru honorer, menurut Sulistiyo, karena dengan anggaran pemerintah yang sangat terbatas, tak mungkin semua guru honorer bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Pemberian upah untuk guru honorer di berbagai daerah, lanjut Sulistiyo, terutama di daerah terpencil, masih sangat tidak wajar, yakni Rp 100.000-Rp 200.000 per bulan yang diambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Padahal dana BOS juga sering terlambat cair sehingga guru dan kepala sekolah terpaksa iuran terlebih dahulu untuk membiayai operasional sekolah.

Pemberian imbalan yang tidak wajar ini dianggap PGRI sebagai bentuk pelecehan terhadap profesi guru. ”Banyak guru yang sudah mengabdi bertahun-tahun, tetapi honornya jauh di bawah UMR,” kata Sulistiyo.

Menanggapi masalah guru honorer, Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional Baedhowi mengingatkan, sesuai dengan Undang-Undang Guru Nomor 14 Tahun 2005 pasal 15, pemberian gaji untuk guru menjadi kewajiban pihak yang mengangkat. Misalnya, guru yang diangkat oleh pemerintah pusat atau daerah akan digaji oleh pemerintah. Namun, jika guru itu diangkat oleh masyarakat, penggajiannya pun berdasarkan sistem kontrak yang disepakati.

”Di setiap sekolah aturannya berbeda-beda. Ada yang diberikan setiap bulan, tetapi ada juga yang tidak,” katanya.

Untuk memperjelas nasib guru honorer, kata Baedhowi, Depdiknas pernah mengusulkan kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara agar ada aturan yang jelas mengenai pengangkatan guru honorer agar mereka dapat terlindungi.

”Secara kuantitas sebenarnya jumlah guru sudah cukup, bahkan berlebih. Namun kesejahteraannya memang belum merata,” ujarnya.

Daerah tidak membantu

Nasib guru honorer sebenarnya bisa sedikit lebih baik apabila pemerintah daerah kabupaten/kota membantu menambah anggaran dalam BOS. Menurut Sulistiyo, yang terjadi selama ini justru BOS hanya diperoleh dari pemerintah pusat.

”Oleh karena itu, PGRI mengusulkan agar setiap pemerintah daerah membuat peraturan daerah tentang BOS daerah sehingga mengikat semua pihak,” ujar Sulistiyo.

Setiap daerah harus menyadari bahwa dana BOS, terutama untuk pendidikan dasar, kini menjadi satu-satunya sumber operasional kegiatan pendidikan. Parahnya, pencairan dana BOS sering terlambat sehingga guru dan pimpinan sekolah yang harus menanggung sementara.

Tunjangan naik

Secara terpisah, di Jawa Tengah alokasi anggaran untuk tunjangan profesi guru naik dari Rp 1,4 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp 2,5 triliun untuk tahun 2010. Kenaikan tunjangan tersebut diharapkan diikuti oleh peningkatan kualitas dan profesionalitas guru.

Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sunarto di Kota Semarang mengatakan, tunjangan profesi itu diberikan untuk guru PNS ataupun non-PNS.

”Guru PNS mendapat tunjangan sebesar gaji pokok setiap bulan, sedangkan guru non-PNS memperoleh Rp 1,5 juta per bulan,” katanya.

”Sejauh ini jumlah guru di Jawa Tengah yang menerima tunjangan mencapai 56.268 orang sejak tahun 2007,” ujar Sunarto.

Ketua PGRI Kota Semarang Ngasbun Egar mengakui bahwa mutu guru belum sepenuhnya memenuhi harapan. Menurut dia, hal itu adalah buah dari sistem pendidikan yang sebelumnya tidak memerhatikan kesejahteraan guru.

Pengajar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, Sugiarta, menyampaikan bahwa guru berkaitan erat dengan pembangunan karakter bangsa. Oleh karena itu, guru harus didukung masyarakat sekitarnya.

”Sering kali pengajaran yang diberikan di sekolah bertentangan dengan kenyataan dan kebiasaan masyarakat pada umumnya. Misalnya, di sekolah diajarkan untuk tertib berlalu lintas, tetapi kenyataannya banyak orang yang justru melanggar lalu lintas,” ujarnya. (LUK/UTI)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s