Uang Titipan Urusan Sekolah

Kejaksaan Periksa Kadisdik, Menyusul Semua Kepala Sekolah
KEJAKSAN – Kepala Dinas Pendidikan, Drs H Dedi Windiagiri MPd bersama panitia penerimaan siswa baru (PSB) SMAN 3 Cirebon diperiksa Kejaksaan Negeri, kemarin (17/7). Pemeriksaan tahap awal tersebut merupakan buntut dari berbagai persoalan yang terjadi selama pelaksanaan PSB, dan adanya pemberlakuan uang titipan di SMAN 3.
Pemeriksaan dilakukan di ruang kepala Seksi Intelijen Kejari Cirebon sejak pukul 09.00. Pemeriksaan berlangsung tertutup termasuk untuk wartawan yang hendak meliput. Pantaun Radar di Kantor Kejari, pemeriksaan baru berakhir hingga pukul 12.00 atau sesaat menjelang salat Jumat.
Kepada sejumlah wartawan yang sudah menunggu sejak lama, Kepala Dinas Pendidikan, Drs H Dedi Windiagiri MPd mengaku mendapatkan tiga pertanyaan seputar kebijakan anggaran dinas, uang titipan, dan Perwali PSB. “Uang titipan urusan sekolah, sebab panitia PSB kota sudah melaksanakan tugasnya hingga selesainya PSB. Ketika anak sudah masuk ke sekolah, maka itu sudah menjadi urusan sekolah,” tegasnya.
Mengenai kehadirannya dalam pemeriksaan tersebut, Dedi menjelaskan, pihaknya sebagai kepala dinas turut memantau adanya uang pungutan. Khusus mengenai kebijakan uang titipan, Dedi mengakui bahwa tidak ada aturan khusus mengenai hal itu. Namun, uang titipan diperbolehkan, sebab berbeda dengan di kabupaten yang ada dana sumbangan pendidikan (DSP), sementara di kota tidak ada.
“Jadi dibolehkan untuk adanya uang titipan. Khusus mengenai uang titipan di SMAN 3 sudah disetujui oleh komite. Dan ada tanda tangan dari Komite Sekolah dalam surat mengenai uang titipan tersebut,” ungkapnya.
Uang titipan itu, sambung Dedi, hanya untuk orang tua siswa yang sudah siap membayar, sebab nantinya akan ada rapat lebih lanjut antara orang tua siswa dengan pihak sekolah. Seharusnya, uang heregistrasi atau apapun bentuknya dipungut setelah adanya rapat dengan Komite Sekolah dan orang tua siswa baru secara keseluruhan. Sebelumnya, hal itu sudah disampaikan kepada kepala sekolah.
Oleh sebab itu, pihaknya mengaku akan memanggil kepala SMAN 3 Cirebon untuk meminta penjelasan dan beberapa sekolah lainnya. “Besarnya uang titipan tidak sama, tergantung kemampuan orang tua. Oleh sebab itu, akan dilakukan pemanggilan pada kepala SMAN 3 dan beberapa sekolah lain yang memberlakukan kebijakan uang titipan,” bebernya.
Kepala Kejaksaan Negeri, Arie Arifin SH MH melalui Kepala Seksi Intelijen Asep Sunarsa SH mengatakan, pemanggilan kadisdik dan perwakilan dari SMAN 3 Cirebon hanya untuk meminta klarifikasi awal. “Pemeriksaan tersebut juga baru tahap awal,” ujarnya.
Asep enggan mengungkapkan hal-hal seputar pemeriksaan yang baru saja dilaksanakan. Asep juga enggan mengungkapkan ada atau tidaknya indikasi penyimpangan dan materi pemeriksaan yang dilakukan. “Saya belum bisa mengungkapkan seputar ada atau tidaknya indikasi penyimpangan dan materi pemeriksaan. Namun kemungkinan besar seluruh SMAN di Kota Cirebon juga akan dipanggil terkait persoalan PSB,” pungkasnya di ruang kepala Seksi Ekuang usai pemeriksaan tersebut. (yud)

Iklan