Sekolah Berhak Evaluasi Kelulusan Siswa

Senin, 20 April 2009 | 03:45 WIB

Jakarta, Kompas – Guru dan sekolah memiliki hak untuk mengevaluasi dan menentukan kelulusan siswa. Berdasarkan prestasi siswa selama tiga tahun belajar, guru dan sekolah mesti berani meluluskan siswa yang nilainya kurang nol koma dan batas nilai yang ditetapkan pemerintah.

Pengamat pendidikan, Arif Rachman, menegaskan, ”Guru dan sekolah punya hak mengevaluasi dan menentukan kelulusan siswa. Jika ada siswa hanya kurang nol koma sekian dari standar kelulusan minimal ditentukan pemerintah untuk mata pelajaran yang diujikan nasional tetapi selama tiga tahun siswa itu prestasinya baik, sekolah mesti berani meluluskan.”

”Pelaksanaan ujian nasional itu seharusnya tidak dipaksakan untuk semua sekolah setiap tahun. Yang menonjol selama ini adalah munculnya sistem belajar drilling yang mengubah sekolah jadi tempat bimbingan belajar. Kenyataan ini sebagai dampak, kebijakan UN dipaksakan untuk semua sekolah. Itu harus dikaji serius,” kata Arif.

Target tinggi

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistiyo menegaskan, para wali kota/bupati, pejabat dinas pendidikan, serta kepala sekolah jangan membebani guru dengan memberikan target-target yang tidak wajar dan jauh dari kondisi sekolah itu sendiri. ”Pemerintah hendaknya selalu melakukan upaya agar sistem evaluasi ini terus diperbaiki,” katanya.

Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan angka kelulusan 95 persen. Namun, target ini diharapkan tidak dengan mengabaikan faktor kredibilitas dan kejujuran.

Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf yang ditemui Sabtu (18/4) mengatakan, ”Untuk lulus semua tidak mungkin. Harus diiringi dengan peningkatan fasilitas, pengadaan buku-buku, dan kualitas guru. Apalagi program sertifikasi guru kan baru saja dilakukan.”

Menurut dia, sesuai instruksi Menteri Pendidikan Nasional, UN tetap perlu guna menjembatani kesenjangan mutu pendidikan. ”Kalau tidak, kesenjangan akan semakin lebar,” ujarnya. Ia berharap, secara bertahap nilai kelulusan membaik seiring peningkatan sarana-prasarana dan kualitas guru.

H Ma’sum, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga NTB, mengatakan, keberhasilan sebuah sekolah sekarang ini cenderung diukur dari tingkat kelulusan siswa secara kuantitatif, bukan kualitatif. Hal ini mengundang polemik psikologis mengingat hasil try out sebelum UN rata-rata kurang memuaskan sehingga secara kualitas, kalau mau jujur, tingkat kelulusan UN kurang memenuhi sasaran.

”Tidak heran ada kelakar ’jujur hancur, curang cemerlang’,” ujar Kepala SMA 7 Mataram Fatwir Uzali. Citra sekolah menjadi hancur jika tingkat kelulusan rendah, dan sebaliknya cemerlang di mata khalayak bila tingkat kelulusan UN tinggi bahkan 100 persen.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel menargetkan tingkat kelulusan siswa SMA, SMK, dan MA mencapai 95 persen, lebih tinggi dari target tahun lalu, 94 persen.

Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Ade Karyana mengungkapkan, jumlah siswa peserta UN sebanyak 52.427 orang—14.380 siswa SMK dan 7.560 siswa MA. Menurut Ade, untuk mencapai target, persiapan intensif dilakukan sejak awal tahun ajaran karena nilai kelulusan minimal dinaikkan dari 5,2 menjadi 5,5.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Syahir mengatakan, pihaknya tidak menetapkan target kelulusan atas UN tahun ini. ”Kita berdoa saja semoga semua siswa bisa lulus,” ujarnya

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s